Select a Language

Search On Blog

Hukum Pajak dan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam



A.               Pendahuluan
            Hukum Pajak dan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam. Pajak dan zakat adalah dua kewajiban yang harus dipenuhi warga Islam Indonesia. Dengan double duties ini terlihat bahwa di satu sisi masyarakat muslim telah dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan zakat, namun di sisi lain sebagai warga  negara juga memiliki tanggungan wajib pajak. Di satu pihak janji dan ancaman Allah terkait membayar dan melalaikan zakat yang harus dipatuhi, dan di pihak lain sanksi negara telah menanti apabila ia tidak membayar kewajiban pajak.
            Permasalahan di atas menggambarkan isi makalah ini secara umum. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut maka penulis bersemangat agar mampu mempersembahkan sebuah karya ilmiah berupa makalah yang memberikan sebuah jawaban atas hal-hal tersebut di atas. Kiranya penulis mengharapkan sedikit pembahasan pada bab selanjutnya untuk dapat menggambarkan permasalahan tersebut berikut jawaban terhadapnya sesuai dengan kapasitas penulis.     
Hukum Pajak dan Zakat
1.    Hakikat Pajak dan Zakat

Sebagaimana kita ketahui bersama zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya. Terdapat banyak dalil yang menyatakan secara tegas akan wajibnya mengeluarkan zakat. Zakat merupakan titah yang Allah turunkan kepada manusia untuk dibayarkan.

Pada pembahasan kali ini akan lebih dititikberatkan kepada permasalahan pajak. Sebab penulis kira pembahasan mengenai zakat telah banyak kita ketahui bersama, baik secara umum maupun secara mendalam. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pajak adalah “iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada Negara, propinsi, kotapraja, dsb”.[1] Adriani, sebagaimana yang penulis kutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Titik Triwulan Tutik, memberikan definisi pajak sebagai berikut :

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.[2]

Di Indonesia pajak dan zakat sama-sama diserahkan kepada negara untuk mengelolanya, meskipun masih bisa ditemui orang-orang yang langsung menyerahkan harta zakat kepada mustahiq. Oleh negara keduanya disalurkan untuk memenuhi kepentingan umum dan pembangunan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat dan membayar pajak. Hal ini telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Seorang warga negara yang muslim mempunyai dua tanggungan kewajiban sekaligus yakni pajak dan zakat. Pajak yang dibayarkan kepada negara tidak dianggap sebagai zakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa pajak sebagai kewajiban material murni tidak boleh dihitung sebagai zakat yang notebene salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam.[3]
Namun agar tidak memberatkan warga negara yang beragama Islam penulis memberikan sebuah solusi agar pemerintah memaksimalkan peranan Baitul Mal, yang di Indonesia dikenal sebagai BAZ dan LAZ, supaya umat Islam yang membayarkan zakatnya di lembaga pengelola zakat, mendapatkan dispensasi berupa pemotongan atau pengurangan wajib pajak sehingga pemerintah mampu memaksimalkan harta zakat untuk memenuhi kepentingan umum. Hal ini selaras dengan pendapat Masyfuk Zuhdi yang menyatakan.
Hendaknya pemerintah berkenan memberi dispensasi berupa     pemotongan/pengurangan pajak bagi wajib pajak muslim yang benar-benar telah             menyerahkan zakatnya kepada Baitul Mal (State Treasury/Islamic Finance House)             yang dibentuk oleh pemerintah. Dispensasi semacam ini kiranya bisa dijalankan     untuk menghindari double duties yang memberatkan umat Islam.[4]

2.    Persamaan dan Perbedaan antara Pajak dan Zakat

a.         Persamaan antara pajak dan zakat

          Di antara persamaan pajak dan zakat, sebagaimana yang penulis kutip dari buku Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Fiqih ialah:
1)             Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya akan terkena sanksi
2)             Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara
3)             Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia
4)             Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di tengah masyarakat suatu negeri.[5]

b.        Perbedaan antara pajak dan zakat

Mengenai perbedaan antara pajak dan zakat akan penulis paparkan kesimpulan dari buku Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan karya M. Ali Hasan, yakni:[6]

1)             Zakat diartikan sebagai suci, tambah, dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat jiwanya akan bersih dari sifat kikir, tamak, dan hartanya tidak kotor lagi. Sedangkan pajak yang dalam bahasa Arab adalah jizyah, berarti utang, pajak tanah, dan upeti, sehingga pajak berkesan sebagai beban yang dipaksakan meskipun hasil pajak juga digunakan untuk pembangunan dan kepentingan negara.
2)             Zakat bernilai ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada rakyatnya baik muslim maupun nonmuslim, yang sama sekali tidak berkaitan dengan ibadah.
3)             Ketentuan zakat berasal dari Allah, yaitu nishab dan penyalurannya. Berbeda dengan pajak yang ketentuannya relatif dan sangat bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah.
4)             Kewajiban zakat berlangsung terus-menerus selama masih ada kehidupan di muka bumi ini, berbeda dengan pajak yang bisa ditambah, dikurangi, atau bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan negara.
5)             Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah. Adakalanya orang menghindar dari membayar pajak. Adapun zakat langsung berhubungan dengan Allah. Orang yang mengeluarkan zakat selalu berharap agar zakatnya diterima oleh Allah.
6)             Urgensi dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang jauh lebih tinggi dibandingkan pajak, yang notebene lebih cenderung kepada material murni.
Penutup

Warga negara yang muslim sebenarnya mempunyai dua tanggungan yakni kewajiban untuk membayar pajak dan zakat. Pajak yang dibayarkan kepada negara tidak dianggap sebagai zakat. Adapun zakat yang telah dibayarkan tidak mengurangi beban kewajiban untuk membayar pajak.
            Di antara persamaan pajak dan zakat ialah sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya akan terkena sanksi. Yang kedua zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang ketiga tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Dan yang terakhir dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di tengah masyarakat suatu negeri. Adapun perbedaan pajak dan zakat dapat dilihat dari segi pengertian, bernilai ibadah atau bukan, ketentuan nishab dan penyalurannya, kontinuitas pembebanan kewajiban, hubungan kepada pemberi perintah, dan urgensi serta tujuannya.



                [1] Santoso, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, t.t., h. 370.
                [2]Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006, h.211.
                [3]Wahbah Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Terjemahan) cet. VI, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 319.
                [4]Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, cet. V, Jakarta: Haji Masagung, 1993, h. 249.
                [5]Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih, Solo: Era Intermedia, 2004, h. 83.
                [6] M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, cet. III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, h. 28-32.


Penulis : Ahmad Rafuan NIM 1002110345 (Mahasiswa Jurusan Syari’ah, Prodi Ahwal Asy-Syakhshiyyah, STAIN Palangka Raya, Dipresentasikan dalam diskusi kelas pada semester genap tahun 2012) dan Diedit kembali oleh Abdul Helim
Terima kasih telah membaca artikel yang berjudul Hukum Pajak dan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam. Sahabat dapat menemukan artikel di atas dengan URL http://www.abdulhelim.com/2012/06/zakat-profesi-penyaluran-harta-zakat.html. Silahkan kutip artikel Hukum Pajak dan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam jika dipandang menarik dan bermanfaat, tetapi tolong mencantumkan link Hukum Pajak dan Zakat dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Sumbernya.

Ditulis Oleh : Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Abdul Helim berharap anda dapat memberikan komentar, namun tolong agar menggunakan bahasa yang etis. terima kasih

Posting Lebih Baru Posting Lama
Designed by : Abdul Helim 2012. Picture : Storman.
Template: Josh Peterson. Powered by : Blogger. Silakan Baca Kebijakan Kami di : Privacy Policy.