Select a Language

Search On Blog

Mashlahah

Ditulis Oleh : Abdul Helim Dipublikasikan : Minggu, 29 April 2012 Kategori :

Penulis : Ahmad Rafuan NIM 1002110345 (Mahasiswa Jurusan Syari’ah, Prodi Ahwal Asy-Syakhshiyyah, STAIN Palangka Raya, Dipresentasikan dalam diskusi kelas pada semester ganjil tahun 2011) dan Diedit kembali oleh Abdul Helim

PENDAHULUAN
            Seiring berkembangnya zaman, permasalahan manusia turut berkembang menjadi lebih kompleks. Berkenaan dengan kehidupan umat Islam tentu diperlukan tuntunan dalam setiap perbuatannya. Padahal dengan berkembangnya permasalahan tentu saja tidak diiringi dengan perkembangan hukum dengan sekejap. Dalam menetapkan hukum bagi permasalahan baru tentu akan sangat sulit jika hanya terpaku pada metode-metode lama. Maka dari itu diperlukan suatu metode dalam penetapan hukum yang dapat bertahan menghadapi perubahan seperti apapun.
            Islam merupakan agama yang diturunkan untuk memberikan kemaslahatan atau yang dikenal sebagai rahmatan lil’alamin. Tentu saja dalam ketetapan-ketetapan ajaran Islam mengandung kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Maka dari itu, jika dianalisis lebih mendalam, ternyata Islam sangat menekankan kemaslahatan dalam penetapan suatu hukum. Seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan sebagai efek berkembangnya zaman, terdapat sebuah metode di dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang dapat bertahan menghadapi permasalahan seperti apapun, yaitu mashlahah. Selanjutnya mengenai mashlahah akan dibahas di dalam makalah ini.


PEMBAHASAN
Pengertian Mashlahah
            Mashlahah berasal dari kata shalaha yang berarti baik. Baik disini ialah lawan dari kata buruk atau rusak. Adapun mashdarnya shalahun mempunyai makna manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.[1] Dalam bahasa Arab pengertian mashlahah ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[2] Dalam arti yang umum mashlahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.[3] Jadi setiap yang mengandung manfaat dapat dikatakan sebagai mashlahah.
            Dalam mengartikan mashlahah secara definisi terdapat perbedaan di antara para ulama, meskipun hakikat maknanya tetaplah sama.
1.      Al Ghazali menjelaskan bahwa mashlahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[4]
2.      Al Khawarizmi mengartikan mashlahah sebagai usaha untuk memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.[5]
3.      Al ‘Iz bin Abdis Salam memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan bentuk majazinya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut.[6]
4.      Asy Syatibi mengartikan mashlahah dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah.[7]
a.       Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan berarti “sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak”.
b.      Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada mashlahah, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’.
            Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mengenai mashlahah dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.[8] Adapun yang dimaksud dengan akal sehat disini bukan berarti mashlahah hanya dipertimbangkan melalui akal, namun juga harus bersesuaian dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Macam-Macam Mashlahah
            Mashlahah mempunyai tingkatan dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, yaitu:
1.      Mashlahah dharuriyyah, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak berarti apa-apa apabila satu saja dari dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkatan darurat.[9]
2.      Mashlahah hajiyyah, yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat darurat. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.[10]
3.      Mashlahah tahsiniyyah, yakni mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuriyyah dan hajiyyah namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.[11]
            Mashlahah dilihat dari adanya keserasian dan sejalan dengan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu:
1.      Mashlahah mu’tabarah, yakni mashlahah yang diperhitungkan oleh syara’. Maksudnya ialah bahwa syari’at telah memberikan petunjuk sebagai alasan dalam menetapkan hukum, baik langsung maupun tidak. Mashlahah ini terbagi menjadi dua, yaitu:[12]
a.       Munasib mu’atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari syar’i yang memerhatikan mashlahah tersebut. Contohnya ialah tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini sejalan dengan surah Al Baqarah ayat 222 yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit, oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid”.
b.      Munasib mulaim, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara’ baik dalam bentuk nash maupun ijma’ tentang mashlahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Contohnya ialah menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan shalat berjamaah. Tidak ada dalil yang menunjukkan dingin sebagai alasan untuk tidak ikut shalat berjamaah, namun ada petunjuk syara’ bahwa keadaan sejenis yaitu safar merupakan alasan bolehnya jama’ shalat, yang hukumnya sejenis dengan meninggalkan shalat berjamaah. Dingin sejenis dengan safar dalam hal menyulitkan, sedangkan meninggalkan shalat berjamaah sejenis dengan jama’ shalat, yaitu dalam hal rukhshah hukumnya.
2.      Mashlahah mulghah, yakni mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ bahkan ada dalil yang menolaknya.[13] Contohnya ialah seorang dokter laki-laki yang menyentuh pasien wanita untuk pemeriksaan penyakit. Hukum menyentuh wanita yang bukan mahram adalah dilarang menurut mayoritas ulama, namun demi hal yang lebih besar yaitu menyembuhkan penyakit yang dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia sebagai bentuk pemeliharaan salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan, maka hal tersebut diperbolehkan.
3.      Mashlahah mursalah, yakni apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya atau menolaknya.[14] Tidak ada nash yang menyuruh kita mempertimbangkannya atau tidak dan ia tidak mempunyai dasar tertentu untuk dilakukan.[15] Contohnya adalah usaha pengumpulan Al Qur’an yang dilakukan pada zaman sahabat. Contoh lainnya ialah peraturan lalu lintas dan adanya surat kawin atau akta nikah, yang penting sebagai syarat sahnya gugatan dalam masalah perkawinan, waris, dan lain sebagainya.[16]
Kehujjahan Mashlahah
            Pembentukan hukum berdasarkan mashlahah pada dasarnya ditujukan untuk mencari kemaslahatan bagi manusia.[17] Maksudnya ialah mencari kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia yang bersifat sangat luas. Para ulama sepakat untuk menggunakan mashlahah mu’tabarah, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri.[18] Ia digunakan karena adanya petunjuk syara’ yang mengakuinya. Adapun untuk mashlahah mulghah jumhur ulama tidak menggunakannya dalam berijtihad karena bertentangan dengan dalil yang ada.[19] Namun perlu diperjelas, bahwa yang dimaksud dengan dalil disini ialah dalil yang qath’i.[20] apabila ternyata ada mashlahah yang sangat darurat menyangkut lima prinsip pokok kehidupan meskipun bertentangan dengan dalil yang zhanni, maka mashlahah seperti ini boleh dilakukan. Sedangkan untuk mashlahah mursalah para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode dalam berijtihad.
            Madzhab Malikiyyah merupakan madzhab yang mengakui mashlahah mursalah. Selain itu juga terdapat banyak ulama dari berbagai madzhab yang menggunakan mashlahah mursalah sebagai metode ijtihad, seperti Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali, dan Al Ghazali dari madzhab Syafi’i. Imam Al Qarafi berkata, “Sesungguhnya berhujjah dengan maslahah mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena danya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat”.[21]
            Dalam menggunakan mashlahah mursalah harus hati-hati dan diberlakukan syarat-syarat yang ketat. Hal tersebut untuk menghindari penyalahgunaan mashlahah sebagai sarana dalam memperturutkan hawa nafsu dan keinginan dalam menentukan hukum syara’.[22] Maslahah mursalah dapat dijadikan hujjah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama ushul, yaitu:
1.      Hendaknya dimasukkan kepada qiyas, sehingga dalam hubungan hukum terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.[23]
2.      Mashlahah yang dimaksud adalah mashlahah yang sebenarnya bukan dugaan.[24]
3.      Mashlahah tersebut harus untuk masyarakat banyak bukan untuk kelompok atau pribadi.[25]
4.      Mashlahah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash.[26]
            Di antara ulama yang paling banyak menggunakan mashlahah mursalah ialah Imam Malik dan diikuti oleh mayoritas ulama madzhab Malikiyyah dengan alasan bahwa Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan.[27] Disisi lain kemaslahatan bagi manusia itu selalu saja baru dan kemungkinan tidak aka nada habisnya.[28] Oleh sebab itu, selama tidak bertentangan dengan dalil , maka mashlahah mursalah sah untuk dijadikan sebagai landasan hukum.[29] Ibnu Qayyim berkata:
            “Dasar syariah ialah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syariah semuanya       adil, semuanya rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Tiap masalah yang keluar      dari adil kepada curang, dari rahmat kepada lawannya, dari maslahat kepada mafsadat,   dari himah kepada sia-sia, sama sekali bukan syariah.[30]
Kaidah-Kaidah Mashlahah
            Ada beberapa kaidah ushul fikih dalam istinbath hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan. Di antaranya:
1.      الضَّرَرُ يُزَالُ “kemudaratan harus dihilangkan”[31]
2.      الضَّرُورَاتُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُورَاتِ “kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman”[32]
3.      جَلبُ اْلمَصَالِحِ وَدَرْءُ اْلمَفَاسِدِ “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”[33]
            Selain kaidah-kaidah di atas masih banyak kaidah-kaidah serupa di dalam ilmu ushul fikih yang memiliki makna sejenis. Adapun beberapa dalil yang mendasari kaidah-kaidah tersebut di antaranya:
1.      Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.” (QS. Al Baqarah: 185)
2.      Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (QS. Al An’am: 119)
3.      Apabila saya telah memerintahkanmu dengan suatu perintah maka kerjakanlah perintah itu semampumu, dan apabila saya telah melarangmu dari sesuatu maka jauhilah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mashlahah pada Masa Modern
            Pada saat ini dan tentu saja masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan tersebut harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian khususnya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tentu saja tidak akan selesai jika semata-mata mengandalkan metode yang lama yang digunakan ulama terdahulu.
            Kita akan kesulitan menemukan dalil atau petunjuk untuk mendudukan hukum dari kasus kontemporer yang muncul. Akan ada kemungkinan metode qiyas tidak mampu menyelesaikan suatu masalah baru, karena tidak ditemukan padanannya di dalam nash atau ijma’ ulama.[34] Selain itu, ada kemungkinan persyaratan qiyas sulit terpenuhi.
            Dalam kondisi yang demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus yang secara rasional dapat dinilai baik dan buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak ditemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya mencari solusi agar seluruh perbuatan umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, maka mashlahah, dalam hal ini mashlahah mursalah, dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

PENUTUP
Kesimpulan
            Mashlahah berasal dari kata shalaha yang berarti baik. Baik disini ialah lawan dari kata buruk atau rusak. Adapun mashdarnya shalahun mempunyai makna manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Dalam arti yang umum mashlahah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Adapun yang dimaksud dengan akal sehat disini bukan berarti mashlahah hanya dipertimbangkan melalui akal, namun juga harus bersesuaian dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.
            Mashlahah mempunyai tingkatan dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, yaitu mashlahah dharuriyyah, mashlahah hajiyyah, dan mashlahah tahsiniyyah. Mashlahah dilihat dari adanya keserasian dan sejalan dengan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu mashlahah mu’tabarah, mashlahah mulghah, dan mashlahah mursalah.
            Pembentukan hukum berdasarkan mashlahah pada dasarnya ditujukan untuk mencari kemaslahatan bagi manusia. Para ulama sepakat untuk menggunakan mashlahah mu’tabarah, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Adapun untuk mashlahah mulghah jumhur ulama tidak menggunakannya dalam berijtihad karena bertentangan dengan dalil yang ada. Namun perlu diperjelas, bahwa yang dimaksud dengan dalil disini ialah dalil yang qath’i. Sedangkan untuk mashlahah mursalah para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya penggunaan mashlahah mursalah sebagai metode dalam berijtihad. Mayoritas ulama Malikiyyah menggunakan mashlahah mursalah.
            Ada beberapa kaidah ushul fikih dalam istinbath hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan, di antaranya “kemudaratan harus dihilangkan”, dan “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”. Di antara dalil yang mendukung kaidah kemaslahatan yaitu surah Al Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”.
            Pada saat ini dan tentu saja masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Kita akan kesulitan menemukan dalil atau petunjuk untuk mendudukan hukum dari kasus kontemporer yang muncul.            Dalam kondisi yang demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus yang secara rasional dapat dinilai baik dan buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak ditemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya mencari solusi agar seluruh perbuatan umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, maka mashlahah, dalam hal ini mashlahah mursalah, dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Al Qaradhawi, Yusuf, Fiqih Maqashid Syariah (terjemah), Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.
Arifin, Miftahul, Ushul Fiqh, Surabaya: Citra Media, 1997.
Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Burhanudin, Fiqih Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Effendi, Satria, Ushul Fiqh, cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Hanafie, Usul Fiqh, cet. IV, Jakarta: Widjaya, 1965.
Khallaf, Abdul Wahab, Ilmu Usul Fikih, cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Khallaf, Abdul Wahhab,  Kaidah-Kaidah Hukum Islam, cet. VIII, Jakarta: RajaGrafindo Persada,           2002.
Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, cet. V, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
Umam, Khairul, Ushul Fiqih I, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
Umam, Khairul, Ushul Fiqih II, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Usman, Muchlis, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada,             2002.


                [1]Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, cet. V, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, h. 345.
                [2]Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 188.
                [3]Ibid.
                [4]Amir Syarifuddin, Ushul…, h. 346.
                [5]Ibid.
                [6]Ibid.
                [7]Ibid.
                [8]Ibid., h. 347.
                [9]Ibid., h. 349.
                [10]Ibid.
                [11]Ibid., h. 350.
                [12]Ibid., h. 351.
                [13]Ibid., h. 353.
                [14]Ibid., h. 354.
                [15]T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 192.
                [16]Hanafie, Usul Fiqh, cet. IV, Jakarta: Widjaya, 1965, h. 149.
                [17]Miftahul Arifin, Ushul Fiqh, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 143.
                [18]Amir Syaifuddin, Ushul…, h. 357.
                [19]Ibid.
                [20]Yusuf Al Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah (terjemah), Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007, h. 113-115.
                [21]Khairul Umam, Ushul Fiqih I, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 142.
                [22]Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fikih, cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, h. 101.
                [23]Khairul Umam, Ushul Fiqih I, h. 142.
                [24]Burhanudin, Fiqih Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 162.
                [25]Ibid.
                [26]Ibid.
                [27]Khairul Umam, Ushul Fiqih I, h. 142.
                [28]Abdul Wahhab Khallaf,  Kaidah-Kaidah Hukum Islam, cet. VIII, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 125.
                [29]Satria Effendi, Ushul Fiqh, cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, h. 151.
                [30]Khairul Umam, Ushul Fiqih II, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 127.
                [31]Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam, cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 132.
                [32]Ibid., h. 133.
                [33]Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 27.
                [34]Amir Syarifuddin, Ushul…, h. 364.
Posting Lebih Baru Posting Lama
Designed by : Abdul Helim 2012. Picture : Storman.
Template: Josh Peterson. Powered by : Blogger. Silakan Baca Kebijakan Kami di : Privacy Policy.