Select a Language

Search On Blog

Al-Ahkam dan al-Hakim


Penulis : Jauharatun Nafisah NIM 100 211 0329 (Mahasiswa Jurusan Syari’ah, Prodi Ahwal Asy-Syakhshiyyah, STAIN Palangka Raya, Dipresentasikan dalam diskusi kelas pada semester ganjil tahun 2011) dan Diedit kembali oleh Abdul Helim

Pendahuluan
Syari’at Islam yang datang kepada kita dasarnya ialah Alquran. Kemudian Alquran dijelaskan Rasulullah Saw., baik dengan kata-kata maupun perbuatan beliau yang perbuatan dan kata-kata itulah yang dinamakan sunnah atau hadis. Setelah Islam meluas dan bangsa Arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, sementara para ulama pun tersebar di berbagai negeri, akhirnya  mereka pun melakukan ijtihad dengan cara masing-masing. Keadaan seperti ini menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat.
Kemudian timbullah pikiran untuk membuat peraturan-peraturan dalam ijtihad dan pengambilan hukum, agar dengan peraturan-peraturan ini dapat diperoleh pendapat yang benar dan dapat pula dikompromikan perbedaan tersebut. Atas dasar kepentingan ushul fikih inilah, perlunya kita memahami terlebih dahulu dan lebih mendalam tentang hal-hal yang terkait ushul fikih, salah satunya al-Ahkam dan al-Hakim yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.
Pembahasan
A.       Al Ahkam
1.         Pengertian
Al-Ahkam (hukum), menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. Sedang menurut istilah ialah ‘Khithab (titah) Allah Swt. atau sabda Nabi Muhammad Saw. yang berhubungan dengan
segala amal perbuatan mukallaf, baik itu mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan.[1]
a.         Perintah
É(#qßJŠÏ%r&ur no4qn=¢Á9$#  ÇÍÌÈ  
“Dirikanlah olehmu Shalat.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 43)
b.        Larangan
Ÿwur (#qç/tø)s? #oTÌh9$# ( ÇÌËÈ  
“Janganlah kamu mendekati zina.” (Q.S. al-Isra’ [17]: 32)
c.         Pilihan
$¨BÎ*sù $CZtB ß÷èt/ $¨BÎ)ur ¹ä!#yÏù 4Ó®Lym yìŸÒs? Ü>öptø:$# ÇÍÈ
“... maka adakalanya bolehlah kamu lepaskan tawanan itu dan bolehlah (minta mereka) ditebus sampai berhenti peperangan itu …” (Q.S. Muhammad [47]: 4)
d.        Ketetapan
ÉOÏ%r& no4qn=¢Á9$# Ï8qä9à$Î! ħôJ¤±9$#4 ÇÐÑÈ
“Kerjakan olehmu shalat ketika telah tergelincir matahari.” (Q.S. al-Isra’ [17]: 78)
2.         Pembagian al-Ahkam
Sebagian besar para ulama Ushul Fiqh membagi hukum menjadi dua bagian, yakni hukum taklifi dan hukum wadh’i.[2]
a.         Al Ahkam Taklifi
Al Ahkam (hukum) Taklifi adalah khithab Allah Swt., atau sabda Nabi Muhammad Saw., yang mengandung tuntutan, baik perintah melakukan atau larangan.[3] Hukum Taklifi ada lima[4], yakni:
1)             Ijab, artinya mewajibkan atau khithab yang meminta mengerjakan dengan tuntutan yang pasti.
2)             Nadab (anjuran), artinya menganjurkan atau khithab yang mengandung perintah yang tidak wajib dituruti.
3)             Tahrim (mengharamkan), yaitu khithab yang mengandug larangan yang harus dijauhi.
4)             Karahah (memakruhkan), yaitu khithab yang mengandung larangan, tetapi tidak harus kita jauhi.
5)             Ibahah (membolehkan), yaitu khithab yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan.
b.        Al Ahkam Wadh’i
Al Ahkam (hukum) Wadh’i merupakan titah Allah Swt. yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi.[5] Hukum Wadh’i ada 3,[6] yakni:
1)             Sebab, merupakan sesuatu titah yang menjadikan adanya suatu hukum dan dengan tidak adanya sesuatu itu menjadi lenyapnya suatu hukum.
Contoh:
“Barang siapa di antara kamu melihat bulan itu, hendaklah ia berpuasa.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 185)
2)             Syarat, merupakan sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaanya, tidak aka nada hukum.
Contoh:
“Wudhu adalah syarat sahnya shalat.”
3)             Mani’ (penghalang), yaitu menerangkan bahwa ada hal yang menghalangi berlakunya sesuatu hukum. Misalnya, haid yang menghalangi kewajiban shalat bagi wanita.
3.         Perbedaan antara Al Ahkam Taklifi dengan Al Ahkam Wadh’i
Perbedaan keduanya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, yang dimaksud dengan hukum Taklifi adalah menuntut perbuatan, mencegahnya, atau membolehkan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Sedang hukum Wadh’i tidak bermaksud menuntut melarang atau membolehkan memilih, tetapi hanya menerangkan sebab dan syarat atau halangan suatu hukum.[7]
Kedua, hukum Taklifi selalu dalam kesanggupan orang mukallaf, baik untuk mengerjakan maupun untuk meninggalkannya. Adapun hukum Wadh’i kadang-kadang dapat dikerjakan (disanggupi) mukallaf, kadang-kadang tidak.[8]
B.       Al Hakim
1.         Pengertian
Al Hakim (hakim/pembuat hukum) adalah yang menetapkan hukum atau penguasa hukum. Dalam ajaran agama Islam para ulama telah sepakat bahwa Allah Swt. adalah sebagai hakim terhadap segala tingkah laku dan perbuatan orang-orang mukallaf.[9] Dan yang memberitahukan hukum-hukum Allah Swt. adalah rasul-Nya.[10]
Dapat dipahami bahwa pembuat hukum satu-satunya bagi umat lslam adalah Allah Swt.[11] Sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya:
( ÈbÎ) ãNõ3çtø:$# žwÎ) ¬! ÇÏÐÈ  
“Sesungguhnya tidak ada hukum kecuali bagi Allah.” (Q.S. Yusuf [12]: 67)
Golongan Ahlusunnah dan golongan Mu’tazilah memberikan pendapat bahwa Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang berhak mengenalkan hukum Allah Swt. kepada manusia. Dengan datangnya Rasul pembawa hukum, maka berlakulah taklif.[12]
2.         Dapatkah Akal Mengetahui Tahsin dan Taqbih
Meskipun para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa pembuat hukum hanya Allah Swt. namun terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah hukum-hukum yang di buat Allah Swt. hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah Saw., atau rasio secara independen bisa juga mengetahuinya. Perbedaan pendapat ini berpangkal dari perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui tahsin (baik) dan taqbih (buruk) suatu hal.[13]
a.         Golongan Mu’tazilah
Perbuatan yang sifat baik atau buruknya bersifat esensial. Berbuat baik sepanjang esensinya adalah baik sehingga akal manusia mampu menyatakan bahwa hal itu adalah baik. Begitu juga halnya perbuatan yang bersifat buruk.[14]
Perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal baik-buruknya. Dalam hal ini mutlak diperlukan wahyu untuk mengetahui baik dan buruknya.[15]
b.        Golongan Maturidiyah
Menurut golongan ini, masalah baik dan buruk yang akan menghasilkan pahala dan juga dosa mutlak hanya dapat diketahui dengan wahyu. Jadi, akal semata tidak bisa dijadikan landasan hukum. Setiap keputusan hukum haruslah bereferensi kepada wahyu.[16]
c.         Golongan Asy’ariyah
Golongan ini berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu yang akan dating kemudian, bukan bersifat esensial. Yang membuat sesuatu baik dan buruk adalah perintah dan larangan Allah Swt. Akal tidak punya kewenangan untuk menetapkan baik buruknya sesuatu.[17]
Kesimpulan
Al-Ahkam (hukum) merupakan titah Allah Swt., yang menyangkut tindakan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang lain. Al Ahkam di bagi menjadi dua, yakni Al Ahkam Taklifi dan Al Ahkam Wadh’i. Jika Al Ahkam Taklifi terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Maka, Al Ahkam Wadh’i mengandung pembahasan keterkaitan antara dua persoalan. Sehingga salah satunya bisa dijadikan sebab, penghalang, atau syarat.
Al Hakim (pembuat hukum) merupakan pembuat syari’at secara hakiki, yakni Allah Swt. (pengertian dalam Islam), yang telah disepakati oleh para ulama. Yang menyoroti perbedaan pendapat adalah ketika kita membahas mengenai kemampuan (fungsi) akal dalam mengetahui tahsin (baik) dan taqbih (buruk) suatu hal. Yang utama berargumen adalah golongan Asy’ariyah, Maturidiyah, dan Mu’tazilah. Bahwa, menurut golongan Asy’ariyah dan Maturidiyah yang menjadi sumber hukum hanyalah wahyu semata, dan bahwa akal tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Yang kemudian menurut golongan Mu’tazilah akal menjadi sumber hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Alquran.

Daftar Pustaka
Effendi, Satria, Ushul Fiqh, cet. ii, Jakarta: Kencana, 2005.
Hanafie, A., Usul Fiqh, cet. iv, Jakarta: Widjaya, 1965
Rifa’i, Moh., Ushul Fiqih, Bandung: PT Alma’arif, tt.
Syarifuddin, Amir , Ushul Fiqh Jilid 1, cet. i, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Umam, Chaerul, dkk., Ushul Fiqih 1, Pustaka Setia, tt.
Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i, cet. i, Jakarta: Almahira, 2008.



[1]Moh, Rifa’i, Ushul Fiqih, Bandung: PT Alma’arif, tt, h. 11.
[2]Ibid., h. 13.
[3]Ibid.
[4]A. Hanafie, Usul Fiqh, cet. iv, Jakarta: Widjaya, 1965, h. 15.
[5]Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, cet. i, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997,  h. 332.
[6]Moh, Rifa’i, Ushul…, h. 14.
[7]A. Hanafie, Usul…, h. 19.
[8]Ibid.
[9]Chaerul Umam, dkk., Ushul Fiqih 1, Pustaka Setia, tt, h. 270.
[10]Moh, Rifa’i, Ushul…, h. 17.
[11]Amir Syarifuddin, Ushul…, h. 347.
[12]Ibid., h. 348.
[13]Satria Effendi, Ushul Fiqh, cet. ii, Jakarta: Kencana, 2005, h. 68.
[14]Ibid., h. 69.
[15]Ibid., h. 70.
[16]Ibid., h. 72.
[17]Ibid.
Terima kasih telah membaca artikel yang berjudul Al-Ahkam dan al-Hakim. Sahabat dapat menemukan artikel di atas dengan URL http://www.abdulhelim.com/2012/04/al-ahkam-dan-al-hakim.html. Silahkan kutip artikel Al-Ahkam dan al-Hakim jika dipandang menarik dan bermanfaat, tetapi tolong mencantumkan link Al-Ahkam dan al-Hakim sebagai Sumbernya.

Ditulis Oleh : Abdul Helim, S.Ag, M.Ag

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Abdul Helim berharap anda dapat memberikan komentar, namun tolong agar menggunakan bahasa yang etis. terima kasih

Posting Lebih Baru Posting Lama
Designed by : Abdul Helim 2012. Picture : Storman.
Template: Josh Peterson. Powered by : Blogger. Silakan Baca Kebijakan Kami di : Privacy Policy.